Sunday, February 06, 2005

Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

FATWA MUI TENTANG PROSEDUR PERNIKAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan / pernikahan dimasyarakat yang di nilai tidak lazim dan dilakukan oleh ummat Islam di Indonesia, yang sebagian telah di beritakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan dikalangan masyarakat, Majelis Ulama Indonesia dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat sekitar masalah tersebut .Oleh karena itu, dalam Rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada tanggal 16 April 1996 masalah tersebut telah di bahas secara hati-hati, seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum.Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah SWT Majelis Ulama Indonesia Menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut :
Pernikahan dalam pandangan agama islam sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.
Ketentuan Umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran islam adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab Kabul, serta mahar (Maskawin)
Ketentuan pernikahan bagi warga negara indonesia ( termasuk Ummat Islam di Indonesia ) harus mengacu pada undang-undang perkawinan ( UU No. 1 Tahun 1974 ) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah hukum Islam :
" Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat. "
Umat Islam Indonesia Menganut paham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan mayoritas bermahzab Syafi'I sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri.
Menganjurkan kepada umat islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas.
Kepada para ulama, muballig, da'i, petugas-petugas penyeleggara perkawinan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan diatas.
Jakarta, 30 Zulqaidah 1416 H.19 April 1996 M.